Kab. Bogor | Mata Lensa Online.com
Kepala Desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta pelaksanaan program bantuan bedah rumah yang dianggap tidak transparan.
Perilaku Kepala Desa yang sulit ditemui oleh wartawan menuai tanda tanya dari berbagai pihak. Wartawan yang mencoba melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Desa Tegalwangi pada Rabu (25/6) tidak berhasil bertemu dengan yang bersangkutan. Bahkan, komunikasi melalui pesan WhatsApp juga tidak mendapatkan respons, baik dari Kepala Desa maupun dari Sekretaris Desa (Sekdes).
“Sangat disayangkan, kami hanya ingin melakukan konfirmasi dan mencari informasi yang akan dipublikasikan untuk masyarakat, bukan untuk menghakimi. Tapi justru tidak ada itikad baik dari pihak desa untuk menjawab,” ujar salah satu awak media yang ikut dalam kunjungan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pihak desa tidak transparan terhadap informasi publik, padahal setiap kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa seharusnya dapat diakses oleh masyarakat luas sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap warga negara berhak mendapatkan informasi dari badan publik, termasuk pemerintah desa. Sikap tertutup dan sulitnya akses komunikasi dengan Kepala Desa dinilai bertentangan dengan semangat undang-undang tersebut.
Dugaan pungli dalam pelaksanaan PTSL serta penyalahgunaan program bedah rumah yang seharusnya menjadi bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, menjadi hal serius yang harus diklarifikasi oleh pihak desa. Terlebih, adanya dugaan bahwa program tersebut justru dijadikan kesempatan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
“Kami minta kepada Bapak Bupati Bogor dan Camat Jasinga agar turun tangan memberikan arahan dan pembinaan kepada Kepala Desa Tegalwangi agar lebih terbuka terhadap masyarakat maupun media. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa tidak hilang,” tegas perwakilan media.
Wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan mengawal jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, keterbukaan dan kerja sama antara pejabat publik dan media merupakan hal mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Ramin)
