Bogor | Mata Lensa Online.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini kembali menjadi sorotan publik setelah tim media menemukan dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan kualitas menu yang disajikan kepada siswa, serta makanan banyak yang terbuang di Desa Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Selasa, (04/08/2026).
Penelusuran dilakukan wartawan melalui pantauan langsung, di mana menu yang dibagikan terdiri dari goreng tahu, buncis, dan wortel. Makanan tersebut dibuang begitu saja.
Berdasarkan penilaian harga bahan pokok di pasaran, menu tersebut diduga tidak mencapai nilai Rp10.000 per porsi, padahal program MBG dibiayai anggaran pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah secara layak dan seimbang.
Salah seorang ibu wali murid menilai bahwa makanan gizi tersebut tidak sesuai. Akhirnya, makanan tersebut dibuang.
“Saya melihat langsung menu yang dibagikan kepada anak saya. Kalau dihitung dari bahan-bahannya, jelas tidak sampai sepuluh ribu. Program ini seharusnya memperhatikan kualitas dan keseimbangan gizi anak-anak, bukan sekadar formalitas,” ujarnya dengan nada kecewa.
Tim media selanjutnya menelusuri sumber penyedia makanan, yaitu dapur Satuan Pemenuhan Pangan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Yayasan Mitra Wahid Kebumen, beralamat di Jalan Raya Cirompang, RT 003 RW 004, Desa Sangiang. Ternyata, dapur tersebut tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kejadian ini menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Masyarakat berharap pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Badan Gizi Nasional, segera melakukan evaluasi dan audit terhadap penyedia MBG yang bekerja sama dengan Yayasan Mitra Wahid Kebumen terkait.
Hingga berita ini ditayangkan, wartawan masih dalam upaya melakukan konfirmasi kepada Tim Pelaksana Institusi (TPI) terkait dugaan ketidaksesuaian menu yang dibuang dan mekanisme distribusi MBG, namun belum mendapatkan tanggapan resmi.
Program MBG seharusnya menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik, bukan justru menimbulkan tanda tanya dan kekecewaan publik akibat dugaan penyimpangan di lapangan, ujarnya.
Kami berharap kepada pihak kepala sekolah, jika diberikan makanan yang tidak sesuai dengan menu, maka pihak kepala sekolah wajib menolak. Jangan diam saja, harus komplain kepada pihak penyedia makanan gizi, ungkapnya.
Agar makanan tersebut dinikmati oleh anak sekolah, jangan sampai makanan gizi tersebut tidak dimakan oleh anak sekolah. Pemerintah menyalurkan program makan gizi bertujuan agar anak-anak sekolah memenuhi kebutuhan gizi, bukan untuk dibuang. Ini sangat merugikan bagi seluruh anak sekolah dan negara, tandasnya.
Saya berharap kepada pihak BGN Lebak atau BGN Pusat agar segera turun langsung menindak Yayasan Mitra Wahid Kebumen yang berlokasi di Kampung Cirompang. Jika ditemukan pelanggaran, maka tindak tegas, ungkapnya. (R.P)
