Kab. Bogor | Mata Lensa Online.com
Warga Kampung Pabangbon, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, melakukan aksi gotong royong di jalan desa yang bertahun-tahun tidak tersentuh pembangunan desa. Seharusnya jalan tersebut tanggung jawab pemerintah desa. Senin, (9/11/2026).
Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, jalan tersebut kerap menjadi titik rawan yang mencemaskan para pengendara dan pengguna jalan.
Atas inisiatif H. Padli, warga dan tokoh masyarakat Kampung Pabangbon bahu-membahu membantu merapikan jalan yang jauh dari kata layak. Kalau musim penghujan, genangan air di mana-mana. Warga berantusias melebarkan jalan demi kenyamanan masyarakat yang melintas di jalan tersebut.
Sehingga kecemasan pengguna jalan mulai terpangkas dengan adanya kepedulian nyata yang ditunjukkan warga. Semangat kebersamaan jelas terpancar dalam pengerjaan akselerasi jalan swadaya demi akses jalan desa yang lebih baik, dengan volume panjang pengerjaan mencapai 1.500 meter, lebar 5 meter, dan TPT (tembok penahan tebing) panjang 20 MTR, lebar 35 cm, tinggi 3 MTR. Semua dilakukan secara swadaya masyarakat.
Ketika awak media menghubungi salah satu warga yang bernama Uki, menjelaskan, “Kami atas nama warga Pabangbon, Desa Malasari, bersama tokoh masyarakat, agama, pemuda, RT maupun RW, bersama-sama mengerjakan jalan secara swadaya.
Memang cita-cita kami atas nama warga menginginkan jalan yang layak. Sebelumnya jalan ini hancur, berlubang. Untuk berpapasan mobil sama motor saja harus berhati-hati, apalagi di musim penghujan, genangan air di mana-mana, jalanan licin dan berlumpur.
Tentunya ini menjadi keluhan masyarakat desa, khususnya Kampung Pabangbon. Karena segala kegiatan mobilitas masyarakat sangat terganggu. Alhamdulillah, sekarang jalannya diperlebar dengan adanya kegiatan ini.
Atas nama Desa Malasari sangat mendukung dan membantu dengan segala cara, baik itu tenaga, harta, maupun pemikiran, demi terciptanya jalan yang layak. Harapan ke depannya ingin diperhatikan oleh pemerintah, baik itu dari daerah maupun Kabupaten.
Jangan cuma datang di waktu ada keinginan, door to door didatangi petugas. Tapi setelah jadi pejabat, malah dilupakan begitu saja. Ketika dia butuh suara, didatangi, tapi sebaliknya ketika kami membutuhkan dia, kami nggak ada yang mendatangi.
Ke depannya kepada pemerintah daerah maupun pusat, terutama Dapil 5, mohon bimbingan dan perhatiannya”. (M. Lukman)
